Masih segar dalam ingatan kita tragedi pembantaian Mesuji di lampung dan ekploitasi di bumi papua dengan berjatuhan banyak korban, hari ini bangsa kita menangis kembali melihat tercecernya darah para pejuang melawan kapitalisme dalam tragedi pelabuhan sape, Bima. Suguhan hidangan ala koorporatokrasi dengan tindakan represif anggota kepolisian yang setia menjadi kacung penguasa modal, dengan bangga mengacungkan senjata membantai para demonstran secara membabi buta untuk seolah rakyat adalah parasit yang harus di enyahkan demi keberlangsungan kapital yang jauh dari kesejahteraan bangsa Indonesia.
Kasus ini bermula pada tahun 2008 ketika bupati setempat mengeluarkan izin pertambangan emas kepada PT. Sumber Mineral Nusantara di kec. Lembu Sape dan PT. Indo Mineral Cipta Persada , hal ini yang menenggarai aksi yang dilakukan oleh warga setempat, disebabkan pertambangan ini tidak merubah dampak positif bagi masyarakat setempat yang ada malah pencemaran lingkungan yang justru merugikan rakyat Bima. Mata pencarian mereka pun terganggu dengan adanya penambangan di areal setempat. Maka dengan langkah tegap masyarakat mengalang aksi namun hal ini tidak di gubris oleh pihak-pihak tekait.
Alhasil pada bulan januari 2009 aksi demo dilanjutkan kepada camat setempat untuk penolakan tambang di bima, aksi ini setidaknya sedikit membuahkan hasil dengan turun tangannya komnas HAM masalah rekomendasi perbaikan pertambangan dan sosialisasi kebijakan pertambangan terkait ekspolrasi serta eksploitasi kekayaan alam. Namun pada prakteknya tidak memberikan efek positif bagi masyarakat bima, sehingga dilanjutkannya aksi blockade di pelabuhan sape bima, sehingga terjadilah bentrok antara polisi dengan masyarakat setempat yang memperjuangkan nasibnya.
Adanya keterlibatan camat setempat yang pro terhadap pertambangan dengan dalih penambahan pemasukan daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat, hal ini senada dengan bupati Bima dan Gubernur NTB nyatanya jauh dari kesejahteraan. Ada indikasi kepentingan personal yang terselubung dalam praktek ini yang jelas tidak pro terhadap rakyat. Kebijakan yang di ambil seharusnya pro terhadap rakyat malah membantai dan membunuh rakyat kecil. Hal ini sangat di sayangkan melihat Para birokrat – birokrat di pilih untuk melayani rakyat, malah yang terjadi adalah sebaliknya.
Intsitusi kepolisian merupakan oknum paling bersalah dalam tragedi ini, senjata yang seharusnya menjadi pelindung rakyat malah menjadi mesin pembunuh rakyat, perlu penyadaran kepada semua anggota polisi bahwasanya senjata yang di gunakan adalah hasil pajak rakyat Indonesia dan tak sepantasnya untuk membunuh tuannya sendiri. bagaimanapun juga seluruh anggota polri tidak akan berubah menjadi monster tanpa adanya instruksi dari Kapolda Setempat untuk melakukan tindakan represif terhadap rakyat Indonesia. Yang katanya sesuai dengan protap kepolisian. Dengan dalih sudah melakukan musyawarah dengan masyarakat namun nyatanya adalah sosialisasi pemaksaan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat Bima. Hal ini perlu segera di sikapi oleh kapolri untuk segera angkat bicara dalam penyelesaian kasus di bima, namun anehnya sampai hari ini kapolri tidak mengeluarkan pernyataan terkait masalah di bima.
Banyak Kejanggalan yang terjadi dalam setiap kasus yang menimpa polisi kususnya di bima, polisi terlihat tidak jujur dalam mengungkap jumlah korban dalam kebiadapan elit penguasa dengan polisi sebagai alat. Termasuk aksi bungkam kapolda NTB yang jelas tahu akan kejadian di territorial kekuasaannya, yang ada malah kadiv humas polri yang angkat bicara ini menunjukkan adanya instruksi dari kapolri untuk tidak transparan dalam penyelesaiyan kasus bima.
Ada apa dengan bumi pertiwi ini semakin hari semakin jauh dari kata merdeka. Penindasan terjadi dimana – mana, polisi yang seharusnya menjadi pengayom rakyat sekarang berubah menjadi monster pembantai rakyat kecil. Yang setia dengan sesajennya menyembah korporat – korporat pelaku neokapitalisme. yang mengeruk kekayaan alam kita, apakah kita harus diam Tertindas atau bangkit melawan ketidak adilan penguasa. Semua pihak terkait harus bertanggung jawab atas tragedy ini terutama presiden RI yang memberikan mandate dan amanah kepada centeng-centengnya.
Ada tiga pokok masalah yang terjadi di bumi pertiwi ini, yaitu pasar, Negara dan rakyat. Tidak adanya sinergitas antara ketiga sehingga seringkali berbuah dengan kekerasan dan ujung-ujungnya adalah pembantaian yang terjadi di berbagai tempat di tanah air tercinta ini. Indonesia sejatinya yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah ini cukup menggiurkan para pemodal asing untuk berinvestasi dalam bentuk apapun termasuk ekspolarasi dan eksploitasi kekayaan alam Indonesia. Segala upaya pun dilakukan oleh para korporat-korporat sejati untuk mencapai apa yang mereka kehendaki, termasuk suap untuk para centeng – centengnya untuk mulusnya jalan ekplorasi dan eksploitasi.
UU dipermak sedemikaan rupa untuk memperoleh keuntungan bagi para pemodal kaum kapitalisme. Ironinya pemerintah setempat yang harusnya menjadi pelayan rakyat hari ini berubah arah menjadi lintah-lintah yang siap kapan saja menghisap darah rakyat Indonesia untuk kepuasan mereka. UU pokok agraria pun dipermak sedemian rupa untuk kepentingan para pemodal asing. Birokrasi ini yang memang sengaja di ciptakan oleh para capital untuk melanggengkan singgasana. inilah potret birokrasi di negeri kita yang carut marut, banyaknya praktek – praktek KKN yang menjadi lingkaran setan dan tak mampu dipecahkan oleh lembaga legislative dan yudikatif. Hingga ditelorkannya juga KPK untuk memecahkan persoalan ini namun masih saja tidak dapat di pecahkan oleh lembaga tersebut.
Rakyat yang hari ini menjadi bulan – bulanan kebiadaban para pembuat dan Pengesah UU yang tentunya jauh dari harapan rakyat. Kekayaan alam yang seharusnya dinikmati dan digunakan untuk pembangunan rakyat seteempat nyata malah nihil. Wajar saja pergolakan terjadi dimana-mana itu adalah bentuk kekecewaan rakyat kita hari ini. mereka tidak tahu lagi harus kemana mereka mengadu, anggota Dewan pun hari ini berselingkuh dengan para korporat demi keuntungan personal. Demonstrasipun dilakukan dengan semangat pembaharuan dengan nyawa sebagai taruhan. Hal ini yang terjadi di bima, Nusa Tenggara Barat.
Sangat di sayangkan sikap orang no 1 di Indonesia yang bungkam terkait masalah bima ini, yang jelas akan mengganggu stabilitas nasional. Sby harus bertanggung jawab atas semua tragedi di tanah air tercinta. Polri adalah alat bersama para koorporat dan birokrat busuk untuk senantiasa membunuh rakyat Indonesia. Yang hari ini smakin hari semakin menjerit dan tak mampu menyuarakan apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Sby seolah tidak mampu memberi sikap tegas terkait kasus-kasus yang membelenggu leher rakyat.
Harus ada langkah cepat dan tepat oleh kepala presiden kita agar gejolak – gejolak ini tidak semakin melebar dan menjadikan konflik yang berkepanjangan. Segera di telorkan UU agraria yang jelas terkait masalah lahan dan ada sinergitas antara pemodal asing, birokrat dan rakyat Indonesia, dalam mengeksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam bumi nusantara ini. dan tentunya pro terhadap kemakmuran rakyat Indonesia. Ganti segera kepemimpinan arogansi Kapolri, Kapolda NTB, Kapolres Bima, Gubernur NTB, Bupati Bima dan camat setempat yang sudah jelas melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Cabut moratorium dan ijin pertambangan yang tidak sejalan dengan kesejahteraan rakyat di bumi pertiwi. Semoga birokrasi kapitalisme yang di balut radikalisme agraria segera musnah di negeri tercinta ini.
Fastabiqul khairat,.,.!!!!!!
By: Kabid Hikmah IMM KIP UMSurabaya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar